Pedagang POLIBEK Memberi Peluang Jabatan Politik Bagi Pelaku Pendidikan

OPINI


Anjing siapakah yang selalu memakan remah-remah roti yang jatuh ke tanah jika bukan pemilik anjing itu? Demikianlah analogi antara pemangku ‘jabatan politik’ dalam dunia pendidikan dan pemberi jabatan polybag-semai-15x15-1politik. Inilah yang saya istilahkan dengan ‘POLIBEK – POLitik BErbasis Kekacauan’ atau ‘Keterpurukan Sistem Politik’. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beberapa Pejabat; Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah sementara menikmati remah-remah roti majikannya. Bagaimana mungkin sistem pendidikan yang murni diberi ragi politik yang telah rusak jika penerima jabatan POLIBEK adalah penjilat yang handal.

Mari mengulas kembali etimologi Politik. Kita seharusnya membedakan makna frase Politik Pendidikan, Pendidikan Politik, dan Politik dalam Pendidikan. Kita telah mengetahui bersama bahwa kata Politik berasal dari bahasa Yunani πολιτικάpolitika yang berarti dari dan untuk warga Negara. Akar kata dari politika adalah πολίτηςpolites dan πόλις – polis yang masing-masing berarti warga Negara dan bagian kota atau Negara kota. Politik mengacu pada kepentingan warga Negara dengan menggunakan sistematika pencapaian tujuan bersama untuk kepentingan bersama. Pada substansinya, politik adalah hal yang baik jika diaplikasikan sesuai dengan konsepnya. Sebaliknya, politik akan menjadi rusak ketika pelaku politik (politisi) menggunakannya hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan. Setiap usaha yang dilakukan untuk suatu pencapaian tujuan bersama (semua warga Negara) merupakan konsep politika dan hal ini baik adanya. Sekali lagi, untuk tujuan bersama seluruh warga Negara, bukannya tujuan bersama untuk kepentingan golongan atau partai. Kembali pada tiga (3) frase di atas; Politik Pendidikan, Pendidikan Politik, dan Politik dalam Pendidikan. Secara semantik, ketiga frase tersebut sangat berbeda dalam makna. Frase Politik Pendidikan – mengacu pada tata cara pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini tentunya sangat tepat sebab pendidikan membutuhkan proses yang di dalamnya terdapat beberapa sistematika yang digunakan untuk mencapai tujuan umum dan khusus untuk kepentingan pendidikan seluruh warga negara. Frase Pendidikan Politik – mengacu pada bagaimana seluruh warga Negara memiliki pengetahuan tentang politika yang dapat mereka tempuh melalui pendidikan formal, informal, dan atau non-formal. Hal ini juga merupakan hal yang tepat sebab pengetahuan sangat berguna bagi seluruh warga Negara, termasuk pengetahuan politik. Frase Politik dalam Pendidikan mengacu pada independensi antara politik dan pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda namun saling membutuhkan dalam implementasinya. Dalam frase inilah tampak aplikasi politik yang beragam dalam bentuk atau pola, motivasinya, motif atau tujuannya, serta pelakuknya. Ketika pelaku politik mengenyampingkan konsep dasar politik dan kemudian membawanya ke dalam dunia pendidikan maka tidak heran jika sistem pendidikan menjadi rusak dan berbau politik kotor atau rusak sebab telah politika yang diaplikasikan hanya semata-mata bagi kepentingan pribadi dan atau golongan.

Pertanyaan saya adalah, apakah semua Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah sanggup mempertaruhkan kehormatan jabatan strukturalnya demi terbebas dari ikatan kontrak polibek dan yang sejenisnya? Apakah semua Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah sanggup dengan bijak berkata ‘Saya akan melepaskan jabatan saya jika saya masih dibungkus dengan plastik polibek dari politisi tertentu?’ Cobalah untuk mengamati sejenak, apakah kursi polibek anda pantas mendapatkan pujian atau justru tetangga dan kerabat anda berkata ‘Oh, ia menduduki jabatan itu karena ia adalah anggota Kosong Satu atau Kosong Dua’. Bekerjalah sebagai seorang yang profesional dan dudukilah jabatan anada karena anda telah pantas mendapatkannya berdasarkan kinerja anda yang dinilai baik dalam bidang disiplin anda sendiri dan bukan karena andil anda dalam plastik POLIBEK. Marilah membela Negara ini dengan bekerja sesuai dengan bidang ilmu dan profesionalisme kita masing-masing. Alangkah bahagianya diri anda ketika anda menduduki suatu jabatan di luar dari plastik polibek. Jika anda masih menyimpan rapih semua polibek tersebut maka itu berarti anda sementara menyediakan ladang strategis bagi pertumbuhan tanaman ganja – tanaman yang dapat menimbulkan euforia atau rasa gembira yang berlebihan serta hilangnya konsentrasi untuk berpikir, menjadikan penggunanya bermalasan, dan otak mereka akan lamban dalam berpikir. Demikianlah sebenarnya nasib bagi mereka yang hidup dan tumbuh di atas lahan POLIBEK.

Pendidikan tidak semestinya dirusak oleh ragi polibek. Pendidikan adalah pilar atau penopang perkembangan suatu Negara dan warganya. Hargailah pendidikan sama seperti anda menghargai para pendahulu dan orang tua anda masing-masing. Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, namun demikian, tidak sepantasnya penyelenggara atau pelaku pendidikan terlibat dalam politik praktis yang semata-mata mementingkan kepentingan pribadi atau golongan yang notabene adalah polibek. Berdirilah sebagai pelaku pendidikan, bukan sebagai pelaku politik praktis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

Mari mencoba untuk sejenak menganalisa dua hal berikut lalu kemudian merenungkannya dengan bijak:

  • Menjadi pelaku pendidikan yang terkungkung dalam POLIBEK milik politisi tertentu,
  • Menjadi pelaku pendidikan yang memanfaatkan politik dan politisi untuk tujuan pendidikan nasional.

Analisa dan pilihan anda sangat menentukan nasib pendidikan bangsa Indonesia yang di dalamnya berada anak-anak bangsa yang juga adalah anak-anak anda sendiri. Apakah anda tega merusak pendidikan bangsa dan anak-anak anda secara tidak langsung dengan menerima jabatan politik sebagai sesuatu yang menggiurkan yang pada dasarnya akan membuat anda bekerja dengan tidak murni bagi pendidikan bangsa ini? Sikap demikian adalah pola pikir yang tidak memahami konsep bela Negara tetapi yang anda lakukan adalah bela pribadi dan bela partai politik.

Beberapa solusi yang dapat disimak dan patut dipertimbangkan dari situasi seperti ini adalah sebagai berikut.

  • Pelaku pendidikan menolak dengan tegas politik praktis dengan kemasan POLIBEK,
  • Pelaku pendidikan perlu meningkatkan dan mendayagunakan profesionalisme dengan tujuan kinerja yang lebih signifikan dan bersahaja agar terhindar dari iming-iming kiriman POLIBEK,
  • Pelaku pendidikan perlu memandang diri mereka bernilai dan berharga agar tidak menjadi karyawan penjual POLIBEK,
  • Pelaku pendidikan seharusnya memberikan sumbangsih jasa dalam bentuk fasilitator pendidikan politik, metode untuk sistematika implementasi sistem politik bersih, dan produk pendidikan hasil dari pemanfaatan politik pendidikan dan pendidikan politik.

Bangsa ini bergantung sepenuhnya pada pelaku pendidikan yang bekerja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; mencerdaskan seluruh warga Negara Indonesia termasuk pelaku politik. Alangkah indahnya jika pelaku politik benar-benar berpendidikan dan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial yang dapat mereka peroleh dari sistem pendidikan baik secara formal, informal, maupun non-formal.

Anda dapat melayangkan komentar anda dengan mengisi form di bawah ini.

Advertisements

SERTIFIKASI GURU – Antara Menggarap Ladang Basah dan Menggarap Profesionalisme

OPINI


Suatu ketika di sebuah pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang diadakan di tingkat kabupaten, hadirlah beberapa guru mata pelajaran X yang rata-rata belum ‘disertifikasi’ sementara pemateri dalam pertemuan itu merupakan guru senior dan pengawas yang hampir semuanya menyandang gelar ‘guru bersertifikasi’. Singkat indexcerita, setelah salah seorang pemateri mempresentasikan materi MGMP dengan menggunakan Power Point (PPt), seorang peserta mendekati pemateri tersebut pada saat sesi rehat. Peserta ini bercakap-cakap dengan si pemateri perihal bagaimana membuat PPt yang menarik untuk ditampilkan saat presentasi. Ia menunjukkan contoh desain PPt yang ia miliki kepada si pemateri dan sontak si pemateri berkata “Wah, bagaimana bisa membuat semua tulisan itu berjalan-jalan (beranimasi) di dalam slide yang ada? Bisakah ajarkan saya bagaimana membuatnya?” Sambil senyum simpul peserta ini memberikan langkah-langkah yang praktis bagaimana seharusnya mendesain PPt yang menarik.

Cerita ini mengingatkan saya bagaimana kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh seorang guru bersertifikasi dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikasi. Inilah sisi lain dari para guru bersertifikasi yang tidak memiliki indikator sebagai qualified to sertified teacher. Lucunya, Ia – si pemateri – bahkan mengatakan bahwa ia belum lihai dalam mengoperasikan sebuah laptop sekalipun. Gambaran ini paling tidak cukup memberikan kesan yang memprihatinkan dari seorang guru yang nota bene sudah bersertifikasi.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah sebenarnya sertifikasi itu dan apakah kapabilitas yang sedemikian sudah dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang “layak disertifikasi”? Intinya bahwa segala profesionalisme yang layak disertifikasi atau diberikan sertifikat atau surat keterangan tentang kecakapan dalam bidang tertentu adalah mereka yang telah memenuhi standar kualifikasi kompetensi. Ironisnya, masih banyak guru bersertifikasi yang belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Akademik seorang guru dikatakan bahwa guru yang professional harus memiliki kompetensi yang mencakup 4 hal yakni Kompetensi Pedagogik (Pedagogical Competency), Kompetensi Personal (Personal Competency), Kompetensi Profesional (Professional Competency), dan Kompetensi Sosial (Social Competency). Keempat indikator ini harus dimiliki oleh seorang guru terlebih dahulu lalu kemudian dapat diberikan sertifikat atau surat keterangan kecakapan di bidangnya (disertifikasi). Dengan kata lain, jika salah satu indikator tidak atau belum dapat dipenuhi maka seorang guru belum layak untuk disertifikasi.

Lebih lanjut, dalam undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, isinya dimaksudkan untuk  meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara, dalam undang-undang yang sama sehubungan dengan sertifikasi guru yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mereformasi system pendidikan Indonesia yang dengannya pemerintah berharap agar guru di Indonesia dapat meningkatkan keempat kompetensi tersebut di atas. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa program sertifikasi di Indonesia secara substansi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan upah atau gaji guru sebagai suatu perangsang (incentive). Jika ditinjau dari segi etimologi, kata ‘Sertifikasi’ sebenarnya tidak ideal jika dikaitkan dengan makna yang diberikan pemerintah dalam program tersebut yakni “program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan upah atau gaji guru sebagai suatu perangsang (incentive)”. Kata ‘sertifikasi’ berasal dari akar kata sertifikat yang bermakna ‘surat keterangan’ – sebuah surat yang memberikan penjelasan perihal suatu pencapaian dan kelayakan yang selanjutnya ditandai dengan pemberian sebuah kartu atau sertifikat. Ironisnya, pemegang kartu atau sertifikat (guru bersertifikasi) ini tidak atau belum dapat menunjukkan kacakapan yang signifikan dalam bidang ilmunya masing-masing. Dari sisi Pemerintah, selain sosialisasi dan pengawasan implementasi program sertifikasi ini, perlu juga ditinjau kembali diksi (pemilihan kata) yang digunakan oleh pemerintah untuk mengacu pada makna kalimat “program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan upah atau gaji guru sebagai suatu perangsang (incentive). Saran penulis, lebih tepat menggunakan frase ‘tunjangan profesionalisme’ atau kata ‘insentif’. Dari sisi guru itu sendiri, perlu memahami bahwa jika kemampuan guru masih sama seperti kemampuan sebelum disertifikasi maka sesungguhnya guru tersebut belum layak untuk disertifikasi namun demikian guru tersebut hanya layak diberikan semacam tunjangan profesionalisme dalam bentuk insentif dengan maksud agar dengan insentif tersebut guru dapat lebih meningkatkan dan sekaligus menunjukkan kualitas kompetensinya. Jika guru hanya memahami program sertifikasi itu hanya pada batas pemberian remunerasi dan tidak juga memahami apa maksud pemerintah memberikan remunerasi itu maka tidak heran 1) kinerja guru hanya berujung pada ‘Teachers based Qualified Program – kualitas program berbasis guru’. Kata lainnya bahwa yang berkualitas itu adalah program sertifikasinya bukan gurunya, 2) konsep perburuan guru lebih cenderung mengarah pada penggarapan ladang basah ketimbang penggarapan profesionalisme, maksudnya bahwa guru akan lebih berjerih lelah melengkapi dan menyelesaikan administrasi program sertifikasi untuk mendapatkan remunerasi tersebut ketimbang lebih mengusahakan manajemen profesionalisme, 3) sejak diterbitkannya peraturan pemerintah tentang program sertifikasi guru tampak jelas pendaftaran mahasiswa baru yang memiliki keinginan masuk dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) membeludak. Fenomena ini tentu dilatarbelakangi oleh salah satu pemahaman yang keliru terhadap program sertifikasi yang mana mereka berfikir bahwa guru akan semakin makmur dengan adanya program sertifikasi.

Masalah lain yang tampak jelas sehubungan dengan guru bersertifikasi adalah banyaknya pengakuan yang dituturkan oleh rata-rata guru bersertifikasi bahwa mereka sangat kesukaran dalam pengusulan pangkat dan golongan mereka khususnya kenaikan golongan dari IVa ke IVb dimana mereka harus menyerahkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk kenaikan golongan. Jika dikaitkan dengan status mereka yang ‘bersertifikasi’ maka seharusnya KTI tersebut bukanlah lagi merupakan kendala bagi mereka. Pertanyaannya adalah mengapa syarat itu justru menjadi kendala bagi guru yang akan mengusulkan kenaikan golongan yang nota bene rata-rata telah disertifikasi? Jawabannya adalah karena guru tidak atau belum memahami konsep, metodologi, dan metode PTK itu sendiri. Jangankan memahami konsep, metodologi, dan metodenya, membuat format PTK saja mereka tidak tahu sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus memulainya.

Dengan melihat realita yang ada tentang kinerja para guru, dapat dirumuskan sebuah hipotesis alternatif tidak terarah (non-directional hypothesis): “Semakin tinggi remunerasi yang diiming oleh program sertifikasi maka semakin rendah kualitas dan kemampuan guru bersertifikasi”. Paling tidak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arung, Fernandes & Pratiwi, Helmy (2014) tentang Pengaruh Efikasi Diri Guru Bahasa Inggris Bersertifikasi dan Non-sertifikasi Terhadap Pengajaran. Mereka menemukan bahwa 1) tidak ada perbedaan efikasi diri yang dimiliki oleh kedua kelompok guru tersebut. Dengan kata lain bahwa kedua kelompok guru ini (bersertifikasi & non-sertifikasi) berada pada level efikasi diri yang sama. 2) tidak ada pengaruh efikasi diri yang dimiliki ole kedua kelompok guru tersebut terhadap pengajaran yang mereka lakukan. Anehnya, hasil tes korelasi menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi apakah ada hubungan atau tidak antara efikasi diri yang dimiliki oleh kedua kelompok guru tersebut terhadap pengajarannya maka justru kelompok guru non-sertifikasi lebih memiliki korelasi yang baik antara efikasi diri yang mereka miliki dengan kemampuan mengajarnya dibandingkan dengan kelompok guru bersertifikasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa kondisi seperti ini disebabkan oleh rasa percaya diri dan motivasi kerja para guru non-sertifikasi yang cukup tinggi menyebabkan pengajaran yang mereka lakukan cukup berhasil yang sekalipun motif mereka melakukan pekerjaan itu didasarkan pada harapan lolos sertifikasi.

Masyarakat Indonesia, khususnya guru seharusnya memahami bahwa ketika Negara telah memberikan sumbangsih yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menunjang kualitas dan kemampuan diri mereka, maka manfaatkanlah hal itu dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tanpa harus lebih dahulu memikirkan besaran rupiah upah dari program pemerintah tersebut. Para guru dan dosen harus mengingat 2 frase berikut untuk 2 konteks yang berbeda: “Ketika anda masih menjadi seorang mahasiswa maka frase yang menjadi renungan anda adalah belajar-mengajar dan ketika anda telah menjadi seorang guru dan atau dosen maka frase yang akan menjadi renungan anda adalah mengajar-belajar”. Implikasinya adalah ketika anda masih berstatus mahasiswa maka hal yang selalu anda lakukan adalah belajar dan mengajar, anda belajar karena tanggung jawab anda sebagai mahasiswa untuk syarat kelulusan anda dan sementara itu pula anda mengajarkan apa yang anda dapatkan saat belajar kepada orang lain. Agak berbeda dengan status anda sebagai guru dan atau dosen, tugas pokok anda adalah mengajar karena itu adalah tanggung jawab anda sebagai tenaga pengajar namun anda jangan lupa untuk terus meningkatkan kulaitas dan kemampuan diri anda dengan belajar secara terus-menerus untuk menopang keempat kompetensi anda sehingga pada akhirnya anda layak untuk disertifikasi.

Anda dapat melayangkan komentar anda dengan mengisi form di bawah ini.